Unjuk Rasa Jalin D’Toba
Jalin
D’Toba berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hari
Senin, 26 Januari 2015 yang diterima oleh Mustofawiyah Sitompul, SE,
Analisman Zalukhu, S.Sos, Aduhot Simamora, Budiman P Nadapdap, SE, Ir. Juliski
Simorangkir, MM dan H. Wagirin Arman, S.Sos.
Dalam tuntutannya massa menyampaikan pernyataan sikap mencabut ijin dan menutup Operasional PT. Toba Pulp Lestari dan tidak menerbitkan ijin baru kepada perusahaan sejenis di Tano Batak (Kawasan Danau Toba) dan memprioritaskan upaya-upaya pelestarian kawasan Danau Toba. Mencabut dan tidak menerbitkan ijin baru kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan Danau Toba.
Massa juga meminta untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, khususnya perempuan atas sumber daya alamnya dan mengeluarkan tanah dan hutan adat dari Karoseri PT. Toba Pulp Lestari dan kawasan hutan negara dan mengembalikannya kepada masyarakat adat. Terlebih massa meminta agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung daerah ini sebagai tujuan wisata.
Menanggapi aspirasi massa, Mustofawiyah Sitompul, SE, Analisman Zalukhu, S.Sos, Aduhot Simamora, Budiman P Nadapdap, SE, Ir. Juliski Simorangkir, MM dan H. Wagirin Arman, S.Sos menyampaikan bahwa akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Gabungan A, D menyangkut Jalin D’Toba dan semua pihak yang bersangkutan akan diundang dan akan di RDP kan bulan Februari dan tanggal menyusul.
DPRD-SU mendukung untuk menolak TPL dan Perusahaan yang merusak Danau Toba dan juga memnita kepada Massa Jalin D’Toba untuk menjalin kerja sama dan saling memberi informasi dengan Anggota DPRD-SU.
Pernyataan/statement disampaikan ke Ketua Komisi A agar segera ditindak lanjutin dan akan di Fax ke DPR-RI dan Presiden RI. (Inpro Sekrt. DPRD SU) (MDSL)
Dalam tuntutannya massa menyampaikan pernyataan sikap mencabut ijin dan menutup Operasional PT. Toba Pulp Lestari dan tidak menerbitkan ijin baru kepada perusahaan sejenis di Tano Batak (Kawasan Danau Toba) dan memprioritaskan upaya-upaya pelestarian kawasan Danau Toba. Mencabut dan tidak menerbitkan ijin baru kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan Danau Toba.
Massa juga meminta untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, khususnya perempuan atas sumber daya alamnya dan mengeluarkan tanah dan hutan adat dari Karoseri PT. Toba Pulp Lestari dan kawasan hutan negara dan mengembalikannya kepada masyarakat adat. Terlebih massa meminta agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung daerah ini sebagai tujuan wisata.
Menanggapi aspirasi massa, Mustofawiyah Sitompul, SE, Analisman Zalukhu, S.Sos, Aduhot Simamora, Budiman P Nadapdap, SE, Ir. Juliski Simorangkir, MM dan H. Wagirin Arman, S.Sos menyampaikan bahwa akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Gabungan A, D menyangkut Jalin D’Toba dan semua pihak yang bersangkutan akan diundang dan akan di RDP kan bulan Februari dan tanggal menyusul.
DPRD-SU mendukung untuk menolak TPL dan Perusahaan yang merusak Danau Toba dan juga memnita kepada Massa Jalin D’Toba untuk menjalin kerja sama dan saling memberi informasi dengan Anggota DPRD-SU.
Pernyataan/statement disampaikan ke Ketua Komisi A agar segera ditindak lanjutin dan akan di Fax ke DPR-RI dan Presiden RI. (Inpro Sekrt. DPRD SU) (MDSL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar