Bagaimana jika ada mahasiswa yang terlibat dalam pemenangan salah satu calon?

          Keterlibatan mahasiswa dalam tim pemenangan calon kepala daerah bukanlah sebuah hal yang baru dalam dinamika kemahasiswaan.
Contoh yang paling dekat adalah pada Pemilu dan Pilpres 2004 yang banyak ditemui aktivis mahasiswa menjadi tim sukses dari calon anggota DPR/DPRD, DPD maupun calon presiden. Ada beberapa pertimbangan dasar ketika mahasiswa mengambil peran ini , yaitu:
• Mahasiswa, sebagai individu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik, baik saat pencoblosan maupun dalam menentukan sikap untuk mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
• Ikut dalam tim pemenangan calon kepala daerah merupakan political process bagi mahasiswa. Political proses ini adalah bentuk pengaktualisasian kemampuan diri mahasiswa sekaligus wadah pembelajaran dalam ruang lingkup politik praktis.
Munculnya mahasiswa dalam arena tim pemenangan calon kepala daerah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terlebih kalangan mahasiswa sendiri. Kekhawatiran tersebut antara lain:
- Pertama, mahasiswa akan mudah diperalat dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Kedua, saling dukung mendukung calon kepala daerah akan memperlemah gerakan mahasiswa. Karena kemungkinan akan terjadi suatu keadaan yang menjadikan sekelompok mahasiswa menyatakan dukungannya kepada calon si A, sementara kelompok mahasiswa yang lain menyatakan mendukung si B, si C dan seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat memperlemah persatuan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa akan terkotak-kotakan dan dengan sendirinya mahasiswa akan mudah untuk diadu domba dan dipecah belah.
Beberapa poin kekhawatiran diatas besar peluangnya untuk terjadi. Namun keikutsertaan mahasiswa dalam tim pemenangan calon kepala daerah tetap memiliki aspek positif bagi mahasiswa. Oleh karena itu perlu dirumuskan etika bersama sebagai panduan normatif, menyikapi adanya ambivalensi tersebut, yaitu:
1. Hendaknya kapasitas mahasiswa yang ikut dalam tim pemenangan itu, adalah sebagai individu, bukan mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan tertentu.
2. Individu mahasiswa yang ikut dalam tim pemenangan, hendaknya bukanlah mahasiswa yang dalam struktur organisasinya berperan sebagai decision maker, seperti: ketua umum, ketua bidang/divisi/departemen. Hal ini untuk menjaga netralitas organisasi kemahasiswaan.
3. Individu-individu mahasiswa yang tergabung dalam tim pemenangan calon kepala daerah hendaknya tidak terjebak ke dalam praktik-praktik politik yang tidak bermoral, seperti: money politic dan politik dagang sapi.
Hidup Mahasiswa...!!!
Pegang Teguh Tanggungjawabmu...!!!
(Agent Of Change, Social Control dan Man Of Analysis)
(Salam Formapta Putera Papatar)